Pemko Medan Pangkas APBD Sebesar 20% ke Seluruh SKPD

Medanterkini.com - Naskah Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) PAPBD 2016 menyebutkan, Belanja langsung sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kota Medan akan dikurangi hingga 20%. Sementara, belanja langsung pada Dinas Bina Marga yang diproyeksikan paling besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPD) akan dinaikkan hingga 9,84%.

Dalam PPAS disebutkan, pengurangan paling besar pada Dinas Pendidikan (Disdik ) Medan. Awalnya (APBD) belanja langsung diproyeksikan sebesar Rp 159,878 miliar menjadi Rp 137,681 miliar, berkurang Rp 22,197 miliar (13,88%). Pengurangan terbesar kedua bakal dialami Dinas Perhubungan. Awalnya diproyeksikan sebesar Rp 85,506 miliar menjadi Rp 73,577 miliar atau berkurang Rp 11,928 miliar (13,95%).

Belanja langsung pada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) diproyeksikan Rp 126,063 miliar menjadi Rp 114,377 miliar, bakal berkurang Rp 11,685 miliar (9,27%). Bagian Agama dan Pendidikan pada Sekretariat Daerah (Setda) Medan juga akan dikurangi sebesar Rp 7,267 miliar (5,99%). Awalnya diproyeksikan Rp 61,127 miliar menjadi Rp 53, 683 miliar.

Bidang kesehatan yang masuk dalam skala prioritas juga terkena pengurangan anggaran. Awalnya diproyeksikan Rp 201,002 miliar menjadi Rp199,063 miliar atau berkurang 1,919 miliar (0,95%). Sedangkan Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan bakal menadapat penambahan anggaran Rp 444,3 juta, awalnya diproyeksikan Rp 232,772 miliar menjadi Rp 233,217 miliar.

Pengurangan paling tajam bakal dilakukan pada anggaran belanja langsung di Bagian Administrasi Kesejahteraan Masyarakat pada Setda Medan. Proyeksikan belanja langsung berkurang Rp 738,47 juta (20%) dari proyeksi Rp3,692 miliar menjadi Rp 2,953 miliar.

Total pengurangan belanja langsung pada PPAS diproyeksikan hanya Rp 791,776 juta. Awalnya diproyeksikan Rp 3.176.350.033.027 menjadi Rp 3.175.558.256.783. 

Sedangkan belanja langsung di Dinas Bina Marga bertambah Rp 61,764 miliar atau bertambah sebesar 9,84% dari proyeksi APBD. Awalnya diproyeksikan Rp 628,21 miliar, dan dalam PPAS diproyeksikan menjadi Rp 690,005 miliar. 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga akan mendapat penambahan belanja langsung sebesar Rp 2,551 miliar, dari Rp28,417miliar menjadi Rp 30,968 miliar. Penambahan belanja langsung sebesar Rp 5,169 miliar bakal diberikan pada Satuan Polisi Pamong Praja. Proyeksi awal Rp 27,771 miliar menjadi Rp 32,941 miliar.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Medan Jumadi mengatakan, penambahan belanja langsung untuk pembangunan fisik pada Dinas Bina Marga akan menjadi pertanyaan kepada pihak eksekutif. Proyeksi anggaran pada Bina Marga dalam APBD sudah cukup besar. Sedangkan anggaran itu belum seluruhnya dilaksanakan.

"Penambahan di Dinas Bina Marga ini sangat besar. Kita mau tanya ke mana arah kebijakan Pemko Medan. Apakah ini kaitanya dengan program pasangan walikota dan wakil walikota saat kampanye lalu," katanya.

Sementara, anggaran pendidikan dan kesehatan yang diatur minimal 20% dari APBD dikurangi. "Kalau pendidikan dan kesehatan diklurangi, khawatrir tidak memenuhi syarat Undang-Undang," ungkap lagi.

Hal itu ditambahkan Wakil Komisi D DPRD  Burhanuddin Sitepu mengatakan, Dewan belum membahas proyeksi perubahan PAPBD 2016.

 "KAU-PPAS kita terima dua pekan lalu, LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) baru minggu lalu. Tadi sudah diputuskan, Senin depan pimpinan akan membahasnya bersama Badan Anggaran (Banggar)," ujarnya.

Belum diketahui secara pasti alasan pengurangan cukup besar belanja langsung di Dinas Pendidikan. Namun, menurutnya, pengurangan ini ada kaitanya dengan pengalihan kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat dari pemerintah kota/kabupaten kepada pemerintah provinsi. Sedangkan pengurangan anggaran pada dinas kesehatan dikarenakan tanggungan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPS) Kesehatan sudah masuk dalam anggaran nasional.

Dia mengatakan pembahasan P-APBD belum dimulai karena LPJ Pemko Medan yang terlambat. DPRD Medan sepakat jika pembahasan PAPBD dimulai setelah pembahasan LPJ. 

"Idealnya LPJ dulu yang dibahas, baru PAPBD dan nanti berlanjut pada rancangan APBD 2017. Kita maunya ini cepat, dan tidak melanggar aturan," katanya.

(sumber Medanbisnis.com)