Di Hari Jadi Kota Medan ke 427, Serikat Pekerja Kritisi Kinerja Waliko Dzulmi Eldin
MEDAN - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut) Willy Agus Utomo mengkritik kinerja Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.
Kritikan tersebut disampaikan pada saat perayaan hari ulang tahun (HUT) Kota Medan yang ke-427 tahun. Senin(3/7/2017), di Lapangan Banteng di Jalan Candi Mendut, Medan Kota.
Menurut Wiily, usia kota Medan yang sudah ratusan tahun tersebut, belum juga membuat kehidupan kalangan buruh meningkatkan kesejahteraan.
"Medan kota besar dan salah satu kota industri terbesar di Indonesia, sudah seharusnya Wali Kota juga peduli terhadap nasib para buruhnya," ujar Willy di dampingi Tony Rickson Silalahi selaku Sekretaris FSPMI Sumut di kantornya, di Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa Km 13,1 Gg Dwi Warna No 1.
Ia mengatakan, kegagalan Wali Kota Medan dimata buruh yakni praktek penerapan upah murah terhadap buruh, pekerja kontrak, outsourcing meraja lela. Dan masih banyak perusahaan yang melanggar hak normatif tanpa ada sanksi tegas dari jajaran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan lain sebagainya.
"Upah buruh di Kota Medan sudah sangat tertinggal jauh dari daerah lain di Pulau Jawa. Contoh di kota Pasuruan, Sidoarjo, Bekasi, Purwakarta dan Tangerang, selisih upahnya sudah di atas satu juta rupiah. Padahal lima tahun yang lalu selisih upahnya tak terlalu signifikan, bahkan upah Medan masih di atas beberapa daerah lain," bebernya.
Bicara masalah buruh kontrak dan Outsourcing, kata Willy, hampir 80 persen, buruh yang bekerja di Kota Medan berstatus kontrak, dan nasib keberlangsungan bekerja para buruh terus terancam. Bahkan jajaran Pemko Medan terkesan tutup mata dan mengabaikan hal ini.
"Tidak ada lagi istilah pekerja tetap di sini, kapan perlunya saja tenaga buruh di pakai. Justru jajaran Pemko Medan diduga terkesan membiarkan perusahaan biro jasa outsorcing melakukan pelanggaran," ungkapnya lagi.
Willy menegaskan, intinya hari ini carut marut masalah ketenagakerjaan juga masih banyak terjadi di Mota Medan, bahkan kasus perburuhan banyak yang tidak terselesaikan, dan itu semua merupakan tangung jawab Wali Kota Medan sebagai atasan dari Disnaker setempat.
"Jadi jangan seremonial saja merayakan hari jadi Kota Medan, tapi harusnya Wali Kota melihat masyarakatnya, sudahkah rakyat-nya hidup dengan tenang dan sejahtera. Kalau tidak begitu, kita anggap kinerja Wali Kota gagal," tegasnya.
red/ sumber Analisadaily.com
Kritikan tersebut disampaikan pada saat perayaan hari ulang tahun (HUT) Kota Medan yang ke-427 tahun. Senin(3/7/2017), di Lapangan Banteng di Jalan Candi Mendut, Medan Kota.
Menurut Wiily, usia kota Medan yang sudah ratusan tahun tersebut, belum juga membuat kehidupan kalangan buruh meningkatkan kesejahteraan.
"Medan kota besar dan salah satu kota industri terbesar di Indonesia, sudah seharusnya Wali Kota juga peduli terhadap nasib para buruhnya," ujar Willy di dampingi Tony Rickson Silalahi selaku Sekretaris FSPMI Sumut di kantornya, di Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa Km 13,1 Gg Dwi Warna No 1.
Ia mengatakan, kegagalan Wali Kota Medan dimata buruh yakni praktek penerapan upah murah terhadap buruh, pekerja kontrak, outsourcing meraja lela. Dan masih banyak perusahaan yang melanggar hak normatif tanpa ada sanksi tegas dari jajaran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan lain sebagainya.
"Upah buruh di Kota Medan sudah sangat tertinggal jauh dari daerah lain di Pulau Jawa. Contoh di kota Pasuruan, Sidoarjo, Bekasi, Purwakarta dan Tangerang, selisih upahnya sudah di atas satu juta rupiah. Padahal lima tahun yang lalu selisih upahnya tak terlalu signifikan, bahkan upah Medan masih di atas beberapa daerah lain," bebernya.
Bicara masalah buruh kontrak dan Outsourcing, kata Willy, hampir 80 persen, buruh yang bekerja di Kota Medan berstatus kontrak, dan nasib keberlangsungan bekerja para buruh terus terancam. Bahkan jajaran Pemko Medan terkesan tutup mata dan mengabaikan hal ini.
"Tidak ada lagi istilah pekerja tetap di sini, kapan perlunya saja tenaga buruh di pakai. Justru jajaran Pemko Medan diduga terkesan membiarkan perusahaan biro jasa outsorcing melakukan pelanggaran," ungkapnya lagi.
Willy menegaskan, intinya hari ini carut marut masalah ketenagakerjaan juga masih banyak terjadi di Mota Medan, bahkan kasus perburuhan banyak yang tidak terselesaikan, dan itu semua merupakan tangung jawab Wali Kota Medan sebagai atasan dari Disnaker setempat.
"Jadi jangan seremonial saja merayakan hari jadi Kota Medan, tapi harusnya Wali Kota melihat masyarakatnya, sudahkah rakyat-nya hidup dengan tenang dan sejahtera. Kalau tidak begitu, kita anggap kinerja Wali Kota gagal," tegasnya.
red/ sumber Analisadaily.com
Post a Comment