Izin Prinsip Usaha Taksi Online Batam Akan Segera Keluar
Dalam RDP siang tadi, Senin (06/11/2017). Perusahaan dan koperasi transportasi online kota Batam mengatakan bahwa mereka telah melakukan langkah-langkah dalam upaya membuat ijin operasional taksi online, namun hingga saat ini belum kunjung ditanggapi.
"Kami sudah melakukan langkah-langkah dalam pembuatan ijin operasional dan kita sudah sampaikan semua ke provinsi Kepri/kota Batam bahkan hingga dua kali, namun ijinnya belum dikeluarkan sampai sekarang, jadi kepada Bapak Kadishub Kepri tolong dijawab apa kendalanya sehinga kami tau apa-apa saja dokumen yang kurang" Ujarnya
Ia juga memberitahukan masalah-masalah yang terjadi dilapangan terhadap para driver transportsi online setelah adanya surat keputusan pada saat demo driver konvesional, Selasa(31/10/2017) lalu, yang dibuat Pemko Batam bersama DPRD kota Batam, Polresta serta Kadishub Provinsi/Batam kepada para driver taksi konvensional.
"Apa dasar hukumnya surat yang dikeluarkan kemarin, bapak tau karena surat itu kami seakan benalu di Batam ini, kami sekarang kalau narik taksi selalu di kejar-kejar seperti binatang dan terkadang kami juga dipukuli oleh driver lain, bahkan beberapa teman kami juga ditilang oleh polisi dan Dishub, jadi tolong jelaskan apa dasar hukum dari surat itu pak" Ungkapnya
Menjawab hal itu, Kepala Seksi Angkutan dan Intermoda Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Novanri Historika membenarkan adanya surat dari 2 perusahaan taksi online dan 1 koperasi yang masuk, namun masih menunggu permen yang baru.
"Iya benar ada, namun kenapa belum keluar ijinnya, itu karena Kami juga masih menunggu permen 102, kan sebelumnya masih ada permen 108, jadi untuk itu tidak bisa ujuk-ujuk langsung dikeluarkan, harus sabar" Paparnya
Ia juga mengatakan bahwa pada tanggal 9 November 2017 izin prinsip usaha akan dieluarkan, namun hal iti dilakukan apabila syarat permohonan penerbitan izin sudah terpenuhi.
“Segera kita terbitkan Izin Prinsipnya pada bulan ini dan bagi yang belum menyapaikan atau persyaratannya masih belum lengkap agar dilengkapi" Tegasnya
Selain itu, lanjutnya lagi, bahwa Dishub Kepri akan melakukan rapat teknis dengan para perusahaan atau koperasi transportasi online, taksi konvensional, DPRD kota Batam, Dishub Batam,Sat lantas Polresta Barelang serta akademisi segera.
" Hal itu untuk membahas masalah penentuan kuota terhadap angkutan online dan konvensional, serta membahas penentuan tarif dan wilayah kerja pada kedua usaha jasa angkutan. Dan rapat teknis iti digelar pda 9 November mendatang" Jelasnya
"Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan nomor 108 tahun 2017 yang terbit pada 27 Oktober kemarin, penentuan kuota ditetapkan oleh Gubernur," Jelasnya
Menanggapi hal itu, perwakilan-perwakilan dari perusahaan maupun koperasi angkutan online berbasis aplikasi menyatakan puas dengan jawaban dari Dishub Kepri, dan akan segera melenkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk pengrusan penerbitan izin operasional.
Sementara itu terkait masalah surat yang dibuat pada demo supir taksi konvensional minggu lalu, Ketua komisi III bersama anggotanya serta Kapolresta Barelang yang mewakili mengatakan bahwa hal itu dibuat semata-mata untuk membuat kota Batam Kondusif.
"Kami tidak ada niat membuat teman-tema driver online menjadi seperti itu, meainkan itu kami lakukan jelas untuk membuat kota Batam selalu kondusif, jadi langkah seperti ini memang sudah tugas kami semua melakukannya" Tegas para pejabat negara ini.
Terkait masalah penilangan yang dilakukan Sat Lantas Polresta Barelang, Kasat Lantas melalui perwakilannya mengatakan bahwa pihaknya melakukan penilangan sesuai koridor.
" Yah itu memang benar dan ada 194 unit mobil yang pernah ditilang yang dimana disita ada sim b1 dan lain2, namun itu dilakukan ditempat angkutan plat kuning yakni di Pelabuhan Batam centre, Hourbour Bay, Bandara dan BCS Mall sebagaiman di Permen/Gub." Paparnya
Ditambahkannya, bahwa terkait hal itu juga, perlu diketahui bahwa yang kami pakai melakulan penilangan sesuai dengan uu no 22 tqhun 2009 "Dan apabila ada pelanggaran maka kami akan melakukan penindakan, satu lagi perlu di ingat bahwa Hukum adalah panglima di Negara ini" Tegasnya
RDPU ini sendiri dipimpin ketua komisi III DPRD kota Batam, Nyanyang Haris Beserta anggotanya dan dihadiri oleh Dinas Perhubungan Provinsi/Batam, Kapolresta yang mewakili, Kasat Lantas yang mewakili dan perwakilan-perwakilan perusahan Taksi Online Batam.
red/jht.
0 Comments
Post a Comment