RDP Sengketa Lahan Perkebunan PT SMA, Komisi I DPRD Simalungun Segera Bentuk Pansus

SIMALUNGUN -  Menindaklanjuti sengketa lahan perkebunan antara PT Supra Matra Abadi dan Tuan Cinta Sinaga. Komisi I DPRD Simalungun mengundang kembali kedua pihak perusahaan untuk menggelar  Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat komisi I. Rabu, (15/11/2017).

Dalam rapat dengar pendapat itu, Ketua Komisi I DPRD Simalungun Sastra Joyo Sirait mengatakan telah mengunjungi kantor BPN RI di Jakarta untuk konsultasi kronologis sengketa lahan yang seluas 164,73 hektar.

"Terkait masalah sengeketa lahan ini, kita dari DPRD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan meminta dukungan dari DPRD lainnya," ujar Sastra, saat menyampaikan pendapatnya saat RDP.

Maka kata Satra, Komisi I DPRD Simalungun masih memberikan waktu pada BPN Simalungun untuk menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi.

Hal itu langsung di tanggapi Kakan BPN Simalungun. Ia menyebutkan bahwa pihak PT SMA telah memenuhi syarat-syarat sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.

"PT SMA telah memenuhi syarat-syarat yang benar berdasarkan surat HGU dan Sertifikat lahan yang dimaksud, dan bila ada pihak-pihak merasa dirugikan silahkan menempuh jalur hukum" ucap Kepala BPN Kab. Simalungun Sontian Siahaan Sh.Cn, didampingi M.Nur Irwansyah SH (KTU) dan Irma Diana SH (Kasih sengketa, konflik dan perkara pertanahan).

Sementara itu, Dame Pandiangan SH, selaku kuasa hukum dari ahli waris Tuan Cinta Sinaga menjawab bahwa kliennya tidak ada urusan dengan pihak PT SMA, akan tetapi kliennya meminta pertanggungjawaban Pemkab Simalungun dan BPN Simalungun.

"Kita tidak ada urusan dengan PT SMA, tapi pertanggungjawaban pemerintah dan BPN," kata Dame.

Menanggapi peryataan masing-masing pihak, Wakil Kapolres Simalungun Kompol Hendra menghimbau agar permasalahan sengketa lahan yang terjadi dapat diselesaikan.

"Kita menghimbau agar masing-masing pihak menjaga dan tidak melakukan tindakan arogansi dengan melakukan pengerusakan. Bila hal itu terjadi, maka kami tidak segan-segan untuk menindak dan meringkusnya sesuai prosedur," pungkas Hendra.

red.