Ratusan Masyarakat Miskin Geruduk Kantor Bupati Simalungun

SIMALUNGUN - Masyarakat yang tergabung dari Forum Orang Miskin Komunitas Siantar Simalungun ( Formikom) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Bupati Simalungun. Mereka menuntut banyaknya ketimpangan dalam hal program Pemerintah terkait Program Keluarga Harapan (PKH), KKS, PKH, KUBE, BLSM, Dana Lansia, Dana Distabilitas, RLTH, dalam surat Pernyataan Sikapnya.

Dalam orasinya, ketua Formikom Siantar-Simalungun Lipen Simanjuntak mengatakan sudah 72 Tahun Indonesia Merdeka, tetapi  rakyatnya cenderung mengalami kemiskinan. Bahkan saat ini kemiskinan di Simalungun semakin bertambah sehingga bertolak belakang dengan apa yang diutarakan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Bahkan Dinas Sosial Pemkab Simalungun yang menjalankan program peningkatan kemiskinan ternyata tidak berhasil dan diduga hanya mengutamakan kepentingan pribadi dengan sistem KKN.

"Sehingga segala bentuk bantuan untuk pihak keluarga dan orang yang terdekat sama dia. Seperti daftar penerima  bantuan Kartu PKH, KKS, PKH, KUBE, BLSM, Dana Lansia, Dana Distabilitas, RLTH. Masyarakat selalu di monopoli dan disinyalir tidak tepat sasaran, dan kinerja Dinsos Simalungun dipandang Amburadul serta disinyalir asal-asalan." Ujarnya.

Kasus lainnya lagi, masyarakat yang mengalami kebutaan Cacat (Orang-Buta) malah Tidak terdaftar pada data Prasejahtera (Orang Miskin). Parahnya lagi, salah seorang oknum Pangulu di Nagori Dolok Marlawan, Kecamatan Jorang Hataran bernama Bernad Evendi Sihombing terdatar sebagai penerima bantuan PKH. Dan masih banyak siswa-siswi di Kabupaten Simalungun putus sekolah akibat tidak pernah mendapat batuan Siswa Miskin (BSM) dan juga Kartu Pintar (KIP), ditambah mahalnya biaya pendidikan di Kabupaten simalungun, serta ratusan hektar sawah mengalami gagal panen karena sulitnya mendapatkan Pupuk, Bibit, dan mahalnya  proses pengolahan tanah.

"Untuk itu kami membawa penyataan sikap pada Pemkab Simalungun yakni :

1. 1. Agar dilakukannya pendataan yang independen atau pendataan kembali.
2. 2. Segala bentuk bantuan sebagai program pemerintah untuk masyarakat Miskin agar tepat sasaran. 
3. 3. Usut tuntas bertambahnya orang miskin di Nagori Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas sebanyak 96 KK, serta usut pengurangan daftar orang miskin di Palian 4, dan Kecamatan Dolok Panribuan sebanyak 50 %.
4. 4. Tangkap dan seret ke penjara Pangulu Nagori Negeri Dolok Kecamatan Dolok Panribuan Canter Purba yang diduga telah menyelewengkan Beras Sejahtera (Rastra) sebanyak lebih kurang 2 Ton." Ucapnya.

Dan pernyataan sikap yang dibacakan Ketua FORMIKOM saat orasi dihalaman Gedung Haruguan Aula  Djabanten Damanik  Kantor Bupati Simalungun itu
mengaku sejumlah wilayah Kecamatan seperti Kecamatan Dolok  Panribuan, Kecamatan Jorlang Hataran, dan Kecamatan Harangaol.

Pantauan dilokasi, aksi unjuk rasa damai tersebut juga mendapat pengawalan ketat jajaran Polres Simalungun serta dibantu Polsek Pematang dan Satuan polisi Pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Simalungun.

Sementara itu, Asisten Tiga Sudiahman Saragih dan Kabid Pemberdayaan Dinas Sosial Halasan Silitonga aspirasi yang disampaikan masyarakat tersebut akan disampaikan langsung pucuk pimpinan.

"Kita akan menyampaikan permasalahan dan tuntutan ini pada pimpinan," ucapnya pada Medanterkini.com, usai menemui masyarakat yang melakukan aksi unjuk.

Editor : Gordon
Wartawan : Dani R.