Pegawai Honor Guru dan Dinas Kesehatan Demo Kantor Bupati dan DPRD Simalungun
Dalam orasinya, mereka menuntut pembebasan belenggu dan penindasan berupa pungli perpanjangan SK serta dan pemungutan uang Pulsa yang diduga dilakukan oleh para pejabat Pemkab Simalungun.
Tak hanya itu, para massa pendemo pun mengaku haknya telah dijolomi oleh Pemkab Simalungun dengan sistim pemotongan gajih/upah setiap bulannya yang tertuang dalam surat keputusan (SK) Bupati Simalungun JR Saragih yakni dari Rp 2 Juta perbulannya menjadi Rp 1 juta atau dipotong 50%.
Usai menyampaikan aspirasinya dikantor Bupati Simalungun, ratusan pengunjuk rasa itu selanjutnya mendatangi kantor DPRD Simalungun untuk menyampaikan lagi aspirasinya.
Setelah sampai dikantor dewan dan tidak lama kemudian, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Simalungun, Johalim Purba sempat menemui pengunjuk rasa dan menyuruh untuk masuk kelapangan kantor DPRD Simalungun. Tapi massa tanaga honorer Pemkab Simalungun itu tidak mau dan malah terjadi cekcok mulut yang mengakibatkan Johalim meninggalkan pengunjuk rasa.
Sebelum memasuki ruangannya, Johalim memberikan keterangan kepada awak media terkait pemotongan gajih/upah honorer tersebut yang telah disetujui itu.
"Pemotongan upah honor dimaksud belum ada pembahasan dan di laporkan pihak pemerintah Kabupaten Simalungun kepada pihak kita. Dan memang rencana nya akan dilakukan pembahasan sedangkan hal ini baru dalam pembahasan ke sektor pendapatan keuangan." ujar Johalim.
Pantauan dilapangan, ratusan para pengunjuk rasa masih terus melakukan aksinya didepan kantor DPRD, bahkan mereka berteriak-teriak tidak akan memilih para anggota DPRD saat ini menjabat.
"Jangan lagi dipilih para anggota DPRD simalungun yang saat ini masih duduk, sebab mereka itu penjilat Pemkab Simalungun dan tidak pro pada rakyat," sebut salah seorang orator para honorer tersebut.
Editor : LGH
Liputan : Dani R
0 Comments
Post a Comment