Data Warga Penerima Bantuan Tak Yang Dikirim Kepala Desa Ke Dinsos Pusat

SIMALUNGUN - Lahirkan BLT dari dampak Copid 19, warga yang telah lama meninggal dunia pun tercatat sebagai penerima Bantuan.

Melihat tumpang tindihnya pengambil kebijakan pemerintah yang ditenggarai lamban menyalurkan bantuan pada warga masyarakat Simalungun yang menjadi korban dampak Copid 19 dengan alasan masih menunggu instruksi pimpinan untuk melaksanakan pendistribusiannya itu. Malah Kini muncul permasalahan baru yang dirasakan para perangkat Desa dan Kelurahan apa pasal.

Pasalnya para perangkat Desa maupun Kelurahan yang sudah berupaya semaksimal itu dalam melakukan  pendataan serta memilah data warganya terkait layak tidaknya mendapatkan Bantuan dari pemerintah kususnya bagi masyrakat yang terkena dampak Copid 19.

Dengan memilah data warga yang sudah terdaftar sebagai penerima Bantuan, PKH atau pun  BPNT. Seperti yang terjadi di sejumlah wilayah Nagori/Desa atau pun Kelurahan.

Hal itu dijelaskan sejumlah para pangulu pada awak media ini yang menyebutkan mengenai Data warga yang dikirim perangkat Desa/kelurahan  tidak sesuai dengan data yang dikirimkan pada Dinas Sosial Pusat. Selasa (05/05/2020).

Sebab Data warga hasil pendataan ulang yang dilakukan perangkat Desa dimaksud  ditenggarai tak ada artinya padahal,  Data  sejumlah warga,  itu pun seuai hasil seleksi sehingga dapat disebutkan data warga yang benar benar layak menerima bantuan pemerintah sebagai dampak  Copid 19 diwilayah Kabupaten Simalungun.

Ternyata hasil kerja mendata ulang, dimaksud hasilnya nihil. Apa sebab Data yang diserahkan Perangkat Desa dan Lurah  dengan hasil yang diterbitkan Oleh Pihak Dinsos Pusat sangat lah berbeda bak  api jauh  dari panggang.

Sebab data yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Sosial Pusat diduga data hasil (Copas) Alias Copy Paste hal itu diperkuat dengan adanya data warga yang diketahui belasan tahun lalu telah meninggal Dunia namun namanya masih tercantum sebagai penerima bantuan BLT dari Pemerintah Pusat Melalui Dinas Sosial Pusat mau pun tingkat Propinsi,Pemkab dan Kota.

Dani R