Temuan, Belanja BBM Sekda Bintan Hampir 1 Miliar Setahun

KEPRI - Anggaran luar biasa dan fantastis ditemukan di Sekda Bintan. Setelah anggaran belanja makan minum yang menghabiskan anggaran dua miliaran di awal tahun 2023. Ini ada anggaran belanja BBM tahun 2023 yang menghabiskan dana sebesar Rp. 943.516.000,- dalam setahun.

Menurut Ketua LSM Kodat86 Cak Ta'in Komari SS, angka itu terdiri dari dua mata anggaran yakni kode RUP  38513557 dengan spesifikasi pembelian BBM jenis Pertalite sebesar Rp. 537.030.000,- dan kode RUP 38513558 dengan spesifikasi pembelian BBM jenis Dexlite sebanyak 21.394 liter dengan anggaran Rp. 406.486.000,-

"Pertanyaannya anggaran hampir semiliar itu untuk berapa kendaraan di bawah sekda. Kalau kendaraan OPD lain tentu menggunakan anggaran masing-masing OPD juga," tanyanya. 

Lebih lanjut Cak Ta'in menegaskan, jika kita break down anggaran tersebut untuk Pertalite sebulan habis 4.475 liter sehingga perhari menghabiskan 149,1 liter. "Pertanyaannya itu pertalite untuk konsumsi berapa mobil?" tanyanya.

Selain itu ada belanja BBM jenis Dexlite sebanyak 21.394 liter itu kalau dibreakdown sebulan habis 1.783 liter dan 60 liter perhari. " Pertanyaannya sama berapa mobil yang menggunakan Dexlite tersebut oleh Sekda Bintan. Dexlite pasti hanya untuk mobil mewah sekilas Pajero Sport Diesel dan Toyota Fortuner atau Land Cruiser Prado Diesel.Habis 60 liter sehari itu luar biasa mustahilnya loh, untuk ukuran kabupaten Bintan dan berada di wilayah kepulauan. Dan kalau 1 liter untuk menempuh 14-16 km, artinya sehari mau jalan terus untuk menempuh perjalanan ribuan km. Makanya penting diketahui ada berapa mobil yang menggunakan BBM jenis Dexlite di Sekda, " tambah Cak Ta'in.

Belakangan LSM Kodat86 getol mengungkapkan anggaran-anggaran fantastis di pemerintahan, baik provinsi maupun kabupaten kota. Setelah sebelumnya menyorot soal anggaran makan minum di sekda Bintan yang menghabiskan anggaran miliaran, kali ini giliran belanja BBM yang disorot. "Belanja BBM itu pasti terjadi setiap tahun karena memang kebutuhan, persoalannya wajar tidak angkanya?" kilahnya.

Cak Ta'in mengingatkan kepada pengguna anggaran, kepala daerah, anggota DPRD Bintan untuk lebih teliti dalam penganggaran suatu program dan operasional. Jangan sampai 'digelembungkan' karena bisa berhadapan proses hukum nantinya.

"Penyusunan dan pembahasan ABPD semestinya menggunakan logika karena ada nilai kewajaran dan kepantasan. Jangan bermain-main dengan uang rakyat, kalaupun tidak sampai proses hukum, tapi hukum Tuhan lebih dahsyat. Hak rakyat, hak masyarakat Bintan jangan sampai dimakan apalagi secara dzolim." pungkasnya Cak Ta'in. 

Pres rilis/red.